PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah (FSPPD) Tahun 2026 di Balitong Resort Pantai Wisata Pasir Padi, Pangkalpinang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, yang hadir mewakili Gubernur. Forum tersebut dihadiri para Kepala Bappeda/Bapperida dari seluruh kabupaten/kota se-Bangka Belitung.
Mengusung tema "Merajut Kebersamaan; Memperkuat Sinergi Perencanaan Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung", forum ini menjadi wadah koordinasi untuk menyelaraskan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan tujuh kabupaten/kota sebagai dasar perumusan kebijakan tahun 2028.
Dalam sambutannya, Sekda Fery Afriyanto menegaskan bahwa karakteristik geografis Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan menuntut perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan saling melengkapi antarwilayah.
"Forum ini memiliki arti penting sebagai ruang koordinasi, dialog, dan pertukaran gagasan antardaerah dalam mengidentifikasi isu strategis kewilayahan sebagai dasar perumusan kebijakan tahun 2028. Dengan karakteristik geografis kepulauan, pembangunan Bangka Belitung harus dilaksanakan secara terpadu dan kolaboratif, khususnya dalam menjawab tantangan konektivitas antarpulau, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan lingkungan," ujar Fery.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2028 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, setiap program harus disusun secara cermat dengan mempertimbangkan evaluasi capaian serta kebutuhan nyata masyarakat.
Untuk memastikan perencanaan berjalan optimal, Fery menekankan empat poin utama kepada seluruh jajaran perencana daerah.
"Saya menekankan empat hal penting dalam forum ini, yakni identifikasi isu strategis secara objektif dan berbasis data, penguatan keterkaitan potensi antarwilayah, penetapan kebutuhan intervensi beserta pembagian kewenangan yang jelas, serta penyelarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keempat hal tersebut harus menjadi landasan dalam merumuskan prioritas yang tepat sasaran, menghindari duplikasi program, dan memastikan sumber daya digunakan secara efektif," tegasnya.
Selain membahas isu strategis kewilayahan, forum ini juga menghadirkan pemaparan teknis mengenai pemutakhiran regulasi perencanaan daerah, khususnya arah revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Materi tersebut disampaikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Doddy Afianto. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama mitra pembangunan Traction Energy Asia.
Menutup arahannya, Sekda berharap FSPPD 2026 tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan kesepakatan konkret sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028.
"Setiap rekomendasi hendaknya disertai kejelasan lokasi, sasaran, kebutuhan intervensi, pemangku kepentingan, dan tindak lanjut. Dengan demikian, peran Bappeda/Bapperida sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan dapat semakin diperkuat," pungkas Fery.
Hasil pembahasan dan pemaparan isu strategis dari seluruh Bappeda/Bapperida kabupaten/kota selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan FSPPD 2026 yang ditandatangani bersama Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah tahun 2028.
