PANGKALPINANG - Sejak tanggal 1 Januari 2014, penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang pesertanya terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang mampu ataupun tidak mampu secara finansial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara, target cakupan kepesertaannya minimal 98% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2024.
Di Bangka Belitung, jumlah kepesertaan program JKN-KIS hingga 1 Mei 2024 telah mencapai 1.493.468 jiwa atau sekitar 99,41% dari total penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Kep. Babel).
"Artinya, capaian Bangka Belitung sudah baik, melebihi target nasional yang ditetapkan tahun 2024," tutur Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Fery Afriyanto saat membuka kegiatan Forum Komunikasi BPJS Kesehatan Terkait Pembahasan Implementasi Strategis Pencapaian Universal Health Coverage Prov. Kep. Babel di Ruang Romodong Kantor Gubernur Babel, Rabu (29/5/24).
Pj Sekda mengungkapkan, capaian ini merupakan wujud nyata komitmen dari Prov. Kep. Babel untuk hadir memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduknya.
Adapun bentuk implementasi yang dilakukan pemerintah daerah dikatakan Pj Sekda antara lain, melakukan langkah-langkah agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN, melaksanakan verifikasi dan validasi data kepesertaan program JKN, menyusun dan menetapkan regulasi serta alokasi anggaran untuk mendukung program JKN, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN di wilayahnya, dan menjamin ketersediaan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah III BPJS Yudi Bastia mengungkapkan tujuan dari forum komunikasi ini tidak lain agar tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung pelaksanaan program JKN, tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN, dan terwujudnya program JKN yang bermanfaat dan dimiliki oleh seluruh penduduk di Prov. Kep. Babel.
"Sehingga dalam pelaksanaan program ini, dibutuhkan kerjasama antar instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah," ungkapnya.
Ia juga mengharapkan dukungan Pemprov Kep. Babel untuk mempertahankan cakupan kepesertaan UHC > 98% dan tingkat keaktifan peserta > 75%, dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pemenuhan kuota PBPU Pemda sesuai anggaran yang dialokasikan, dan dukungan Dinas Sosial seluruh Kabupaten/Kota untuk mengusulkan DTKS baru melalui aplikasi SIKS-NG.
Selain itu, pihaknya juga mengharap dukungan Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan uji coba Desa Pesiar, Disdukcapil seluruh Kabupaten/Kota untuk pembuatan akta kelahiran, serta dukungan dari Bappeda dan Bakuda untuk menganggarkan iuran JKN all segmen sesuai kebutuhan 1 tahun anggaran.
Turut hadir dalam kegiatan, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kep. Babel sekaligus Kepala Bappeda Fery Insani, Kadis Kesehatan Andri Nurtito, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Darlan, Kepala BKPSDMD Susanti, perwakilan Dinas Sosial PMD, perwakilan Bakuda, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Pelayanan Wilayah III BPJS Kesehatan Juliansyah, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Aswalmi Gusmita.
